TANGGUNG JAWAB PERDATA SUATU PERUSAHAAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Acep Rohendi

Abstract


Tort diatur dalam Hukum Perdata ditentukan oleh hukum dan hukum tertulis lainnya, hukum tidak tertulis, hukum dan ilmu hukum. Pasal 1365 dari Hukum Perdata memberikan bimbingan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain karena kesalahannya telah biaya dia, untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak lain. Ada perbedaan tanggung jawab perdata dari sebuah perusahaan dalam perbuatan melawan hukum, terkait dengan bentuk hukum atau status hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan meliputi tiga bentuk perusahaan komersial, perusahaan tidak berbadan hukum dan badan usaha yang dimasukkan

Full Text:

PDF

References


Ali, C. (2005). Badan Hukum. Bandung: Alumni.

Aries, A. (2013, Maret 28). Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Retrieved November 19, 2016, from Hukum online: http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt5243d51900ee3/node/17229

Arsip UGM. (1997). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. (-, Ed.) Retrieved Novemver 20, 2016, from Arsip-UGM: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PlugQXko8_sJ:arsip.ugm.ac.id/web/download/2207090626UU-N08-1997.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id

Badrulzaman, M. D. (2005). Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni.

Badrulzaman, M. D. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

J.Satrio. (2001). Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Bandung: PT.Citra Aditya Bakri.

Mulyani, L. (2014, Maret -). Dimensi dan Implementasi Perbuatan Hukum Materil alam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Retrieved November 29, 2016, from Badilum-MA: http://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/article/8/261

Parwoto Wingjosumarto, S. (2013, September 4). Perbuatan Melawan Hukum. Retrieved November 19, 2016, from Komisi Yudisial: http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/UMUM02/UMUM02_PARWOTO_PMH.pdf

Prodjodikoro, W. (2000). Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Rohendi, A. (2014, April). Fungsi Budgeter dan Fungsi Regulasi Dalam Perpajakan Indonesia. Ecodemica Vol.II ,No. 1 April 2014 (Rohendi, 2014) hlm. 9. http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/1087

Rahmawati, Y., Rachmani, E., & Kartikadharma, E. (2013). Desain Sistem Posyandu Berbasis Open Source Di Posyandu "Permata Ibu" Kumai Hulu, Kab. Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Forum Informatika Kesehatan Indonesia 2013 (pp. 153-161). Semarang: UDINUS.

Sembiring, S. (2008). Hukum Dagang, Bandung,Citra Aditya Bakti,. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiawan. (1987). Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi. Varia Peradilan , pp. 176-190.

Setiawan. R. (1987). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta.

Setiawan. (1987). Setiawan, “Empat Kriteria PPerkembangan dalam Yurisprudensi. Setiawan, “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Varia Peradilan No. 16 Tahun II (Januari 1987), , -.

Soeroso. R. (2006). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika .

Subekti. (2002). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Sudaryat. (2008). Hukum Bisnis Suatu Pengantar. Bandung: Jendela Mas Pustaka.

Tectarget. (2005, Agustus). Structured programming (modular programming). Retrieved from Tectarget: http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/structured-programming-modular-programming

Wibowo, S., & Nurhayati, R. (2015). Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan. (-, Ed.) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2, hlm.354.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.