STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGATASI HAMBATAN DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN UMKM (STUDI KASUS PADA PENGRAJIN BATIK BEKASI)

Dian Indah Sari

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah dalam mengatasi hambatan dan tantangan perkembangan UMKM terutama pada pengrajin Batik Bekasi. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan menggunakan studi kepustakaan. Adapun strategi yang dilakukan oleh (disperindagkop) Kabupaten Bekasi dalam mengatasi hambatan dan tantangan perkembangan usaha pada industri kreatif batik, antara lain: 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Akses Permodalan 3. Pembangunan Prasarana 4. Pengembangan Pemasaran. Hambatan dalam Perkembangan Usaha Batik antara lain: 1. Menurunnya ketersediaan dana untuk modal usaha 2. Stagnasi dalam pengadaan permesinan dalam industry. Tantangan yang dihadapi oleh Pengrajin Batik antara lain: 1. Adanya produk impor 2. Produktifitas IKM yang masih rendah. Adapun kesimpulan yang diambil dari penelitian ini antara lain: 1. Pengembangan SDM dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada pengrajin batik dan masyarakat umum. 2. Aspek permodalan dengan memberikan kredit kepada pengrajin Batik oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bekasi. 3. Pembangunan sarana dan prasarana 4. Pengembangan pemasaran bagi pengrajin batik    5. Hambatan dalam perkembangan usaha batik yaitu menurunnya ketersediaan dana untuk modal usaha dan stagnasi dalam pengadaan permesinan dalam industri. 6. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh produk dalam negeri yaitu adanya produk impor dan produktifitas IKM yang masih rendah

Full Text:

PDF

References


Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. (2015). Rencana Strategis BBKB 2015-2019. Jakarta

Muluk, M. R. Khairul. (2009) Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintah Daerah. Surabaya: ITS Press

Pearce II, John & Robinson, Richard. (2006). Strategic Management Formulation Implementation and Control. London: Irwin McGraw Hill

Siagian. (2007). Filsafat Administrasi. Jakarta: Pustaka Cipta

Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Jakarta :Sekretariat Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta


Refbacks

  • There are currently no refbacks.